Tag Archives: kpk

Togel SGP – KPK Tetapkan MA Nurhadi Jadi DPO Karena Melarikan Diri

Togel SGP – KPK memutuskan bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi jadi buron KPK. KPK masukkan terduga masalah suap-gratifikasi Rp 46 miliar itu ke daftar penelusuran orang (DPO).

“Beberapa terduga yang sesudah dipanggil 2x jadi terduga Pak NH (Nurhadi) dkk yang tidak ada atau mangkir dari panggilan penyidik KPK karena itu kami mengemukakan jika KPK sudah menerbitkan daftar penelusuran orang, DPO pada beberapa tiga terduga ini, yakni Pak Nurhadi selanjutnya Riezky Herbiyono serta Hiendra Soenjoto,” kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Tidak hanya Nurhadi, KPK masukkan dua terduga lain, yaitu menantu Nurhadi, Riezky Herbiyono, serta Hiendra Soenjoto jadi DPO. Ali memandang ke-3 terduga itu tidak memperlihatkan niat baik untuk penuhi panggilan KPK, walau sebenarnya telah dipanggil dengan pantas.

“Butuh kami berikan , awalnya KPK sudah menyebut beberapa terduga dengan pantas menurut ketetapan undang tetapi ketiganya sampai paling akhir panggilan tidak penuhi panggilan itu atau mangkir,” sebut Ali.

Disamping itu, Ali akui KPK mengirim surat keinginan pertolongan penangkapan ke-3 terduga itu pada Polri. Ali memberikan tambahan KPK terus berusaha cari tahu kehadiran Nurhadi, Reizky Herbiyono, serta Hiendra Soenjoto itu.

“Tentang urutan tentu saja KPK terus menelusurinya ya mengenai tempatnya berada di mana dan sebagainya. Kami pasti tidak dapat memberi tahu tempatnya pada warga atau upaya-upaya yang dikerjakan baik itu penangkapan atau penelusuran yang tentu saja satu kali lagi kami minta pertolongan pada Polri untuk bersama-bersama tangkap beberapa terduga yang selanjutnya dapat diberikan pada penyidik KPK,” ucapnya.

KPK, kata Ali minta peranan warga menolong temukan terduga Nurhadi cs. Menurut dia, warga dapat mengontak call center KPK jika tahu kehadiran Nurhadi cs.

“Tentu saja kami buka akses pada warga yang tahu mengenai kehadiran beberapa terduga untuk selekasnya memberikan laporan memberitahukan pada KPK lewat telephone kantor KPK atau call center di 198 ya tentu saja kelak akan dilakukan tindakan oleh penyidik KPK,” papar Ali.

Dalam masalah ini, KPK sudah memutuskan Nurhadi jadi terduga penerima suap serta gratifikasi. Keseluruhan uang yang disangka diterima Nurhadi seputar Rp 46 miliar.

Nurhadi disangka terima suap terkait dengan pengurusan masalah perdata di MA. Tidak hanya Nurhadi, KPK menangkap 2 terduga lain, yakni menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Tidak hanya masalah suap, Nurhadi serta Rezky disangkakan KPK terima gratifikasi terkait dengan perlakuan masalah perselisihan tanah pada tingkat kasasi serta PK (pemeriksaan kembali) di MA. Penerimaan gratifikasi itu tidak disampaikan KPK dalam periode 30 hari kerja.

Bandar Togel Online – Jokowi Rencakan Gaji Kpk Dan Dewan Pengawas Kpk

Bandar Togel Online – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga terima perancangan final Ketentuan Pemerintah (PP) serta perancangan Ketentuan Presiden (Perpres) jadi turunan dari UU KPK. Ada keseluruhan 7 ketentuan yang masih disediakan.

“Belum sampai ke meja saya,” kata Jokowi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (20/1/2020).

Dengan terpisah, Stafsus Presiden Awal Shanti Purwono menyebutkan ada 3 RPP serta 4 R-Perpres yang masih diulas. Tiga RPP meliputi tentang Dewan Pengawas (Dewas) KPK sampai pindah status pegawai KPK jadi perangkat sipil negara (ASN).

“3 RPP: Pengangkatan ketua serta anggota dewan pengawas, hasil pemeriksaan serta penyitaan tindak pidana korupsi; peralihan pegawai KPK jadi pegawai ASN,” tutur Awal melalui pesan singkat, Selasa (21/1).

Empat ketentuan yang lain akan ditata melalui Perpres. R-Perpres mencakup upah serta tunjangan pegawai KPK, hak keuangan Dewas KPK, sampai organisasi serta tata kerja pimpinan KPK.

“4 RPerpres: Supervisi pembasmian tindak pidana korupsi, upah serta tunjangan pegawai KPK, besaran hak keuangan serta sarana Dewas KPK, organisasi serta tata kerja pimpinan KPK serta organ pelaksana KPK (catatan: untuk ini izin prakarsa dari Presiden belum keluar, hingga belum bisa dikerjakan bahasan draf),” kata Awal.

Ke-7 ketentuan di atas adalah turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Awalnya keluar Perpres nomor 91 Tahun 2019 mengenai organ pelaksana Dewas KPK.

Dampingi Helmy Yahya, Chandra Hamzah Sudah Persiapkan Langkah Hukum

Helmy Yahya tidak tinggal diam usai drinya diberhentikan sebagai Direktur Utama (Dirut) LPP TVRI sejak Kamis (16/1) kemarin.
Dia bersama kuasa hukumnya Chandra Hamzah tengah mempersiapkan langkah hukum terbaik guna menghadapi Dewas.

Meski beberapa kali didesak awak media,enggan juga membeberkannya. Dia meminta wartawan bersabar menunggu perkembangannya dalam satu minggu ke depan.

Mantan Wakil Ketua KPK dalam jumpa pers mengatakan bahwa ada sejumlah langkah hukum yang tersedia untuk mengadvokasi kasus yang menimpa Helmy Yahya. Namun sayangnya, Chandra Hamzah masih enggan untuk memberikan bocoran.

“Di UU ada silahkan saja ibaca. LAngkah – langkah hukumnya apa saja, sedang kami bicarakan dan ada beberapa opsi. Sabar dulu ya.
Mungkin dalam satu minggu ke depan,” ucap Chandra Hamzah dalam jumpa pers di Bilangan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (17/1).

Dalam kesempatan itu juga sempat mengungkap kontradiksi yang tertera dalam surat pemberhentian Dewas terhadap Helmy Yahya. Point yang dia sorot, Helmy dipecat secara terhorat namun kemudian diungkap alasan di balik pemecatan.

“Kalau dipecat secara terhormat berarti tidak ada kesalahan dong,” ucapnya.

Chandra Hamzah juga mempertanyakan pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama TVRI setelah diberhentikannya Helmy Yahya. Dia secara tegas mengatakan bahwa Dewas tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Plt sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah N0 13 Tahun 2005 Tentang LPP TVRI.

“Dalam aturannya tidak ada kewenangan Dewan Pengawas untuk mengangkat Plt. Dewan Pengawas hanya memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi. Kalau tidak ada artinya apa? Silahkan diartikan sendiri,” kata Chandra Hamzah.

Selain itu, pria kelahiran 24 Februari 1967 itu juga menyoroti sistem kolektif kolegial yang terjadi di dalam direksi TVRI. Menurutnya, sistem kolektif kolegial, seharusnya pemberhentian itu bukan Helmy Yahya. Semua direktur seharusnya juga ikut diberhentikan oleh Dewas.

“Tapi faktanya yang diberhentikan cuma Helmy Yahya,” tandas Chandra Hamzah.

Togel Sydney Terpercaya Boba4d – Wahyu Setiawan Bocorkan Dari Utusan Siapa Dirinya Menerima Suap

Togel Sydney Terpercaya Boba4d Wahyu Setiawan meredam diri untuk buka lebih lebih jelas masalah yang menjeratnya. Tetapi minimal ada perkataan Komisioner KPU yang dengan status terduga KPK itu yang mengarah pada ‘utusan’ parpol berlambang banteng moncong putih.

KPK memutuskan Wahyu jadi terduga penerima suap terkait dengan masalah perubahan antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP. Dengan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina yang dengan status terduga.

Wahyu serta Agustiani disangka KPK terima suap dari Harun Masiku serta Saeful. Siapa Agustiani, Harun, serta Saeful?

Dalam pertemuan wartawan KPK pada Rabu 15 Januari 2020, Agustiani dikatakan sebagai bekas anggota Tubuh Pengawas Pemilu yang bertindak jadi orang keyakinan Wahyu. Saeful cuma dikatakan sebagai swasta. Sedang Harun didapati jadi calon anggota legislatif (calon legislatif) dari PDIP.

Duduk perkaranya berawal dari calon legislatif PDIP dipilih Nazarudin Kiemas wafat. Lalu jadi substitusinya PDIP ingin mengangkat Harun, sedang menurut ketentuan seharuanya substitusinya ialah calon legislatif dengan suara dibawah Nazarudin yakni Riezky Aprilia.

Tetapi PDIP masih berusaha menggerakkan Harun jadi alternatif Nazarudin. Singkat kata, terjadi praktik suap-menyuap itu.

Waktu didatangkan jadi teradu dalam sidang sangkaan pelanggaran kaidah yang diadakan Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) di KPK, Wahyu mengamini terdapatnya usaha PDIP itu. Tetapi Wahyu mengatakan jika dengan kelembagaan KPU mengatakan jika alternatif Nazarudin ialah Riezky.

“Kami dalam urutan layani peserta pemilu dalam soal ini beberapa partai politik yang akan lakukan… selama prosedurnya sesuai ketetapan yang berlaku tentu dikerjakan,” sebut Wahyu dalam persidangan yang ditayangkan dengan cara langsung oleh DKPP itu.

Tetapi Wahyu akui dalam urutan susah. Apa penyebabnya?

Wahyu akui bersahabat dengan Agustiani, Saeful, serta Doni. Nama Doni didapati jadi advokat dari PDIP, tapi dalam masalah itu yang berkaitan masih dengan status jadi saksi.

“Saya dalam urutan yang susah sebab beberapa orang ada Mbak Tio, Mas Saeful, Mas Doni. Itu kawan baik saya. Saya telah menerangkan serta saya belum pernah aktif di organisasi itu,” kata Wahyu.

Mbak Tio yang disebut Wahyu ialah Agustiani. Wahyu menyebutkan Agustiani jadi ‘utusan’ PDIP untuk masalah PAW.

“Memang saya dalam berkomunikasi kadang jadi salah tafsiran. Jadi contoh, saat Ibu Tio utusan PDI Perjuangan yang memberikan info pada saya jika PDI Perjuangan akan bersurat pada KPU, saya menjawab ‘siap mainkan’. Tujuan saya surat yang dikirim ke KPU selanjutnya dilakukan tindakan. Pada saat itu saya tidak berada di kantor saya mengontak staf saya. Saya menghubungi ada surat dari PDIP tolong diterima sesudah diterima apa surat ini dilanjutkan pada pimpinan ya karenanya surat sah jadi sampai momen itu saya cuma terima di WA, tapi dengan fisik saya belum pernah menggenggam satu kali lagi,” sambung Wahyu.

Sesudahnya Wahyu tidak menceritakan banyak. Diakuinya telah memiliki komitmen dengan penyidik KPK untuk tidak buka-bukaan karena akan punya pengaruh juga pada proses hukumnya.

“Saya juga memiliki komitmen jadi KPK membeda-bedakan tidak semua saya berikan di sini. Jadi minta maaf tidak dengan maksud tidak terbuka tapi jelas berkaitan dengan sangkaan ketidakprofesionalan pasti saya menyerahkan pada majelis hakim,” kata Wahyu.

“Oleh karenanya dalam hati yang terdalam saya minta maaf pada pelaksana pemilu, DKPP, Bawaslu, memerlukan pada khususnya pada ketua serta atas momen tetapi perlu untuk diketahui jika yang berlangsung ialah permasalahan saya pribadi disebutkan sebab sikap kelembagaan telah jelas jika kita tidak terima surat DPP PDIP sebab tidak cocok,” kata Wahyu.

Atas pengakuan Wahyu, Plt Ketua DKPP Muhammad akan mencermatinya. Muhammad ikut menanyakan pertemuan yang dikerjakan Wahyu di luar pekerjaan yang mempunyai potensi memunculkan perselisihan kebutuhan.

“Majelis sempat bertanya kenapa selanjutnya berupaya untuk menahan pertemuan-pertemuan di luar kantor. Beliau terangkan di urutan susah sebab fakta persahabatan. Pasti kita akan nilai dalam prespektif kaidah,” kata Muhammad.

“Menurut versus teradu (Wahyu Setiawan) yang kita turuti bersama dengan, tetapi hanya susah menghindarkan pertemuan-pertemuan itu hingga selanjutnya majelis memahami serta satu kali lagi bertanya mengapa anda tidak berupaya menampik pertemuan-pertemuan yang dapat membuat perselisihan kebutuhan itu. Itu sebagai terbanyak yang didalami berkaitan sebetulnya kaidah. Tiap pelaksana Pemilu itu harus dapat jaga kekuatan perselisihan kebutuhan,” paparnya.

Di lain sisi, PDIP menangkis pengakuan Wahyu yang menyebutkan Agustiani jadi utusan PDIP. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun akui akan mencari pengakuan Wahyu itu berdasarkan pada klaim orang per orang atau yang lain.

“Iya (PDIP menyanggah pengakuan Wahyu). Kan bisa saja orang sekarang-sekarang kan… Kelak dijelajahi, baru PDIP jadi lembaga atau orang per orang kan, kan demikian tujuannya. Atau agar jangan… Sebab jika PDIP jadi lembaga saya yakinkan itu harus melalui rapat paripurna serta saya tentu ada kan,” kata Komarudin.

“Nah sisi ini (suap menyogok), satu kali lagi saya tekankan, ini bukan kebijaksanaan partai. Oleh karenanya kami memberi dukungan penuh KPK, 200 % kita berikan suport KPK untuk membuka mafia-mafia jual beli bangku itu. Karenanya aksi orang per orang. Bukan aksi organisasi semacam itu,” tambah Komarudin.

Situs Bandar Togel Online Terpercaya Indonesia Terpasti – KPK Cek Masalah Suap Imam Nahrawi

Situs Bandar Togel Online Terpercaya Indonesia Terpasti – KPK mengecek Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid berkaitan masalah sangkaan suap dana hibah KONI yang menangkap Imam Nahrawi. KPK mencari sangkaan saluran uang di masalah bekas Menpora itu.

“Berkaitan terdapatnya sangkaan saluran uang,” kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Politisi PKB itu dicheck jadi saksi untuk Imam Nahrawi. Jazilul dipanggil jadi saksi dalam kemampuan jadi anggota DPR dari Fraksi PKB.

KPK memutuskan Imam Nahrawi jadi terduga masalah sangkaan suap berkaitan hibah KONI. Ia disangka terima keseluruhan suap Rp 26,5 miliar.

Tidak hanya Imam, KPK memutuskan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, jadi terduga. Miftahul disangka jadi penghubung suap Imam.

“Dalam tenggang 2014-2018, IMR sebagai Menpora lewat MIU sebagai asisten pribadi Menpora disangka sudah terima uang beberapa Rp 14,7 miliar,” kata Wakil Ketua Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Imam disangka minta Rp 11,8 miliar dalam tenggang 2016-2018. Keseluruhan sangkaan penerimaan 26,5 miliar.

Uang itu disangka adalah commitment fee atas pengurusan hibah yang diserahkan faksi KONI pada Kemenpora pada 2018. Penerimaan disangka berkaitan dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Sempurna serta penerimaan lain yang terkait dengan jabatan Imam.

Bandar online Terpercaya – Tudingan Masinton Di Balas Oleh KPK

Bandar online Terpercaya – Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyikapi Politikus PDIP, Masinton Pasaribu yang memandang langkah team penyelidik KPK ke kantor DPP PDIP bermotif politik. Menurut Lili, seharusnya biarlah KPK kerja mengakhiri pekerjaannya.

“Seharusnya biarlah KPK kerja mengakhiri semua pekerjaan yang sedang ditanganin,” kata Lili pada detikcom, Minggu (12/1/2020).

“Biarlah KPK mengakhiri kerjaannya supaya semua warga bisa lihat masalah ini dengan jelas benderang,” tambah ia.

Masinton awalnya, memandang langkah team penyelidik KPK ke kantor DPP PDIP bermotif politik. Ia memandang kehadiran team KPK ilegal sebab tidak dapat tunjukkan surat pekerjaan.

“Team penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan saya simpulkan jadi motif politik serta bukan untuk penegakan hukum. Pekerjaan lapangan Team Penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan pada Kamis, 9 Januari 2020, ialah aksi ilegal untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan,” kata Masinton dalam info tercatat, Minggu (12/1/2020).

Team penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDIP berkaitan penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kader PDIP Harun Masiku dikatakan sebagai pemberi suap ke Wahyu.

Masinton menjelaskan partainya menghargai penangkapan pada Wahyu. Tetapi penting buat ia, supaya penegak hukum mematuhi ketentuan.

“Penegakan hukum serta pembasmian korupsi harus dikerjakan sesuai dengan ketetapan hukum acara pidana serta perundang-undangan yang berlaku. Team penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan tidak dapat tunjukkan surat pekerjaan serta otoritas resmi yang ditata jelas sesuai dengan hukum acara pidana serta perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sudah diketahui, KPK lakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam OTT itu, Kapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat Kompol Guntur Muhammad Thariq membetulkan jika penyelidik KPK mendatangi gedung DPP PDI Perjuangan pada Kamis (9/1). Menurut Guntur, penyelidik KPK dilarang masuk sebab minimnya kriteria administrasi berkaitan pemeriksaan itu.

“Iya, barusan memang ada banyak orang yang ingin masuk ke, tetapi memang sebab tidak komplet administrasinya, karena itu tidak dapat,” kata Guntur di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Masalah ini, KPK memutuskan Wahyu serta Agustiani, orang keyakinan Wahyu, jadi terduga penerima suap. Selain itu, Harun Masiku dan Saeful diputuskan jadi terduga pemberi suap. Tetapi Harun tidak terjaring KPK dalam OTT hingga KPK minta Harun kooperatif menyerahkan diri.

Togel Sgp – Dewan Pengawas Memperdekat Diri Kepada KPK

Togel Sgp – Dewan Pengawas KPK rupanya sejak dari Senin (6/1) tempo hari mengawali induksi atau waktu tujuan. Pekerjaan itu akan memberi pengenalan tentang susunan organisasi serta pekerjaan semasing unit di KPK dengan detil pada Dewan Pengawas KPK.

“Memang benar ada pekerjaan dari Dewas (Dewan Pengawas) KPK untuk lakukan induksi pengenalan selanjutnya mengenai tata kerja di KPK,” sebut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Induksi itu akan berjalan sampai Rabu (8/1) esok. Ali menyebutkan pekerjaan induksi semakin lebih menguasai tentang pengenalan budaya tata kerja di KPK.

Selain itu info lebih detil tertuang dalam situs sah KPK. Disebut untuk hari pertama, Dewan Pengawas KPK diberi pandangan tentang kaidah pegawai KPK yang tertuang dalam Ketentuan KPK Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Nilai-Nilai Fundamen Pribadi, Code Etik, serta Dasar Tingkah laku KPK serta kaidah Pimpinan KPK yang ditata dalam Ketetapan Pimpinan KPK Nomor: KEP-06/P.KPK/02/2004 mengenai Code Etik Pimpinan KPK.

Untuk hari ke-2, Dewan Pengawas KPK memperoleh pengetahuan berkaitan peranan serta manajemen kapasitas tiap unit di KPK. Lalu di hari ke-3 atau keesokan hari session dari Kedeputian Pengusutan akan diikuti Dewan Pengawas KPK.

Dewan Pengawas KPK awalnya dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2019. Mereka ialah Tumpak Hatorangan Panggabean jadi ketua sekaligus juga anggota dengan 4 orang anggota yakni Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsuddin Haris, serta Harjono.