Bandar Togel Online – Hary Tanoe Berikan Saran Untuk Tagih Pajak Sosial Media

Bandar Togel Online – Pemilik MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo menyarankan pemerintah konsentrasi dalam memburu pengenaan pajak pada Netflix, Youtube, Facebook cs. Ini saran Hary Tanoe
“Jika bisa saran agar kita dapat berguna disana, any digital apps yang mendapatkan usaha atau kegiatan di Indonesia, serta mereka ialah asing, bookingnya harus dikerjakan di d Indonesia. Jika bookingnya di Indonesia, harus kelak gampang pajaknya, jika juga masuk negative daftar kelak miliknya, dan lain-lain,” kata Hary dalam Manajer Komunitas XLII, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Menurut Hary, beberapa pemain besar di industri digital ini dapat merambah ke bidang mana juga, serta bidang keuangan non-bank seperti asuransi.

“Jadi bukan media saja, seperti ada Youtube, ada Netflix. Tetapi masuk ke semua bidang, e-commerce, online travel, kemungkinan dapat ke asuransi dengan aplikasi di luar negeri, dapat menarik nasabah yang beli premi di sini. Selanjutnya bank dapat juga deposit banking, dan sebagainya. Jadi kelak akan masuk ke semua bidang,” tutur Hary.

Hingga, untuk wujudkan hal itu, dia menyarankan pemerintah ambil kebijaksanaan supaya transaksi yang dikerjakan di Netflix cs itu bisa tertera, sama seperti seperti transaksi yang dikerjakan beberapa aktor usaha di negeri.

“Jadi akan transparan serta pemerintah dapat mempunyai perspektifnya luas serta dapat mengendalikan segalanya,” tutur Hary.

Menyikapi saran itu, Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan jika lewat omnibus law perpajakan pemerintah memang mengincar Netflix Cs menjadi harus pajak.

“Di omnibus pajak perusahaan seperti Facebook, Netflix, dan sebagainya, jika ia mengcapture iklan di Indonesia karena itu ia jadi subyek pajak di Indonesia,” jawab Airlangga.

Tetapi, Netflix cs tidak butuh mempunyai kantor cabang di Indonesia, sama dengan peraturan mengenai pajak yang masih berlaku sekarang.

“Jadi tak perlu tubuh usaha itu berkedudukan maupun memiliki kantor di Indonesia, tapi demikian mereka bekerja di Indonesia, pemerintah dapat menetapkannya jadi subyek pajak,” jelas Airlangga.

Namun, untuk wujudkan hal itu, pemerintah sedang mengerjakan ketentuan mengenai data center, atau pusat penyimpanan data yang mencatat info tentang konsumen setia, dan lain-lain spesial untuk pemain usaha digital seperti Netflix cs.

“Nah pasti kita ke depan menggerakkan terdapatnya data center di Indonesia. Nah ini PP-nya (Ketentuan Pemerintah) telah ke ke luar meskipun dari bagian OJK (Otoritas Layanan Keuangan) masih ada kendala. Tetapi ini kita menggerakkan sebab data center berkaitan dengan transaksi atau booking memang kita akan dorong di indonesia,” pungkas Airlangga.

Tentang data center itu, Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) sudah menerbitkan PP Nomor 71 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Skema serta Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Dalam PP itu, pemerintah mengubah ketentuan tentang pendataan transaksi elektronik buat Pelaksana Skema Elektronik (PSE) seperti Netflix cs. Nah, Netflix cs ini masuk dalam PSE cakupan private yang dibebaskan untuk meletakkan data centernya di luar atau dalam Indonesia.

Walau demikian, PSE private ini harus patuhi ketentuan untuk memberi akses pada data mereka waktu diperlukan oleh pemerintah, dimana juga tempat data centernya. Ini dapat dikerjakan sebab UU ITEM ialah undang-undang ekstrateritorial.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s